Posted by
FOSEI UNSOED
5/20/2013
Kamnas
PURWOKERTO, SATELITPOST- ‘Indonesia Mandiri Dengan Ekonomi Syariah’, tulisan satu poster yang dibentangkan puluhan massa yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FOSSEI) Banyumas, dalam aksi mereka di Alun-alun Purwokerto, Minggu (19/5).
FOSSEI menuntut pemerintah untuk mengubah sistim ekonomi Indonesia dengan sistim ekonomi syariah. Koordinator Aksi, Mukhoer Abdul Syukur mengatakan, saat ini sistim ekonomi pemerintah hanya menguntungkan para pemilik modal. Masyarakat kecil yang menjadi korban para kapitalis asing.
“Untuk itu kami meminta pemerataan zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen pemerataan pendapatan,” ujarnya.
Selain itu, Mukhoer, mengatakan, FOSSEI juga menuntut agar pemerintah melakukan pemerataan keadalian dalam hak sumber daya alam, reformasi agraria, dan perlindungan buruh, serta penghapusan pungutan liar bagi pengusaha.
“Kami mendorong kepada pemerintah, perusahaan swasta, dan segenap elemen masyarakat untuk kembali menjadikan ekonomi kita lebih berkeadilan dan bermartabat demi Indonesia yang sejahtera,”katanya.
Tuntutan itu bukan tanpa dasar, dari data FOSSEI, petumbuhan Indonesia tinggi mencapai enam persen, namun Bangsa Indonesia masih terseok dalam mengatur dirinya sendiri. Karena saat ini Indonesia masih dihantui angka kemiskinan.
“Anggaran Rp 89 triliun yang dianggarkan pemerintah melalui berbagai kementerian ternyata hanya mampu menurunkan angka kemiskinan satu persen saja. Maka dari itu sekarang saatnya pemerintah menggunakan ekonomi syariah,” katanya. (san)
Oleh: Cahlan Fataa Al-Maghribi
FOSSEI menuntut pemerintah untuk mengubah sistim ekonomi Indonesia dengan sistim ekonomi syariah. Koordinator Aksi, Mukhoer Abdul Syukur mengatakan, saat ini sistim ekonomi pemerintah hanya menguntungkan para pemilik modal. Masyarakat kecil yang menjadi korban para kapitalis asing.
“Untuk itu kami meminta pemerataan zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen pemerataan pendapatan,” ujarnya.
Selain itu, Mukhoer, mengatakan, FOSSEI juga menuntut agar pemerintah melakukan pemerataan keadalian dalam hak sumber daya alam, reformasi agraria, dan perlindungan buruh, serta penghapusan pungutan liar bagi pengusaha.
“Kami mendorong kepada pemerintah, perusahaan swasta, dan segenap elemen masyarakat untuk kembali menjadikan ekonomi kita lebih berkeadilan dan bermartabat demi Indonesia yang sejahtera,”katanya.
Tuntutan itu bukan tanpa dasar, dari data FOSSEI, petumbuhan Indonesia tinggi mencapai enam persen, namun Bangsa Indonesia masih terseok dalam mengatur dirinya sendiri. Karena saat ini Indonesia masih dihantui angka kemiskinan.
“Anggaran Rp 89 triliun yang dianggarkan pemerintah melalui berbagai kementerian ternyata hanya mampu menurunkan angka kemiskinan satu persen saja. Maka dari itu sekarang saatnya pemerintah menggunakan ekonomi syariah,” katanya. (san)
Oleh: Cahlan Fataa Al-Maghribi
comment 0 Comment
more_vert